Sri Sultan Hamengku Buwono IX
Sang Bangsawan yang Demokratis

Sri Sultan Hamengku Buwono IX
Pemerintahan Kesultanan Yogyakarta mengalami banyak perubahan di
bawah pimpinannya. Pendidikan Barat yang dijalaninya sejak usia 4
tahun membuat Sri Sultan Hamengku Buwono IX (HB IX) menemukan
banyak alternatif budaya untuk menyelenggarakan Keraton
Yogyakarta. Dengan wawasan barunya ia menunjukkan bahwa raja
bukan lagi gung binathara, melainkan demokratis. Raja berprinsip
kedaulatan rakyat tetapi tetap berbudi bawa leksana. Ia memiliki
paham kebangsaan yang tinggi.
Dilahirkan di nDalem Pakuningratan kampung Sompilan Ngasem pada hari
Sabtu Paing tanggal 12 April 1912 atau menurut tarikh Jawa Islam
pada tanggal Rabingulakir tahun Jimakir 1842 dengan nama
Dorodjatun. Ayahnya adalah Gusti Pangeran Haryo Puruboyo, yang
kemudian hari ketika Dorodjatun berusia 3 tahun Beliau diangkat
menjadi putera mahkota (calon raja) dengan gelar Kanjeng Gusti
Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Sudibya Raja Putera
Narendra ing Mataram.
Sedangkan ibunya bernama Raden Ajeng Kustilah, puteri Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Raden Ayu Adipati Anom.
Sejak usia 4 tahun Dorodjatun sudah hidup terpisah dari keluarganya,
dititipkan pada keluarga Mulder seorang Belanda yang tinggal di
Gondokusuman untuk mendapat pendidikan yang penuh disiplin dan
gaya hidup yang sederhana sekalipun ia putra seorang raja.
Dalam keluarga Mulder itu Dorodjatun diberi nama panggilan Henkie
yang diambil dari nama Pangeran Hendrik, suami Ratu Wilhelmina
dari Negeri Belanda. Henkie mulai bersekolah di taman kanak-kanak
atau Frobel School asuhan Juffrouw Willer yang terletak di
Bintaran Kidul. Pada usia 6 tahun Dorodjatun masuk sekolah dasar
Eerste Europese Lagere School dan tamat pada tahun 1925. Kemudian
Dorodjatun melanjutkan pendidikan ke Hogere Burger School (HBS,
setingkat SMP dan SMU) di Semarang dan kemudian di Bandung. Pada
tahun 1931 ia berangkat ke Belanda untuk kuliah di
Rijkuniversiteit Leiden, mengambil jurusan Indologie (ilmu tentang
Indonesia) kemudian ekonomi. Ia kembali ke Indonesia tahun 1939.
Setahun kemudian, tepatnya pada hari Senin Pon tanggal 18 Maret 1940
atau tanggal 8 bulan Sapar tahun Jawa Dal 1871, Dorodjatun
dinobatkan sebagai raja Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar
Sampeyandalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono,
Senopati Ing Ngalogo, Abdurrahman Sayidin Panoto Gomo,
Kalifatullah Ingkang Kaping IX.
Arti gelar tersebut ialah bahwa sultanlah penguasa yang sah dunia
yang fana ini, dia juga Senopati Ing Ngalogo yang berarti
mempunyai kekuasaan untuk menentukan perdamaian atau peperangan
dan bahwa dia pulalah panglima tertinggi angkatan perang pada
saat terjadi peperangan. Sultan juga Abdurrahman Sayidin Panoto
Gomo atau penata agama yang pemurah, sebab dia diakui sebagai
Kalifatullah, pengganti Muhammad Rasul Allah.
Sri Sultan Hamengku Buwono IX merupakan contoh bangsawan yang
demokratis. Pemerintahan Kesultanan Yogyakarta mengalami banyak
perubahan di bawah pimpinannya. Pendidikan Barat yang dijalaninya
sejak usia 4 tahun membuat HB IX menemukan banyak alternatif
budaya untuk menyelenggarakan Keraton Yogyakarta di kemudian
hari. Berbagai tradisi keraton yang kurang menguntungkan
dihapusnya dan dengan alternatif budaya baru HB IX menghapusnya.
Meski begitu bukan berarti ia menghilangkan substansi sendiri sejauh
itu perlu dipertahankan. Bahkan wawasan budayanya yang luas mempu
menemukan terobosan baru untuk memulihkan kejayaan kerajaan
Yogyakarta. Bila dalam masa kejayaan Mataram pernah berhasil
mengembangkan konsep politik keagungbinataraan yaitu bahwa
kekuasaan raja adalah agung binathara bahu dhenda nyakrawati,
berbudi bawa leksana ambeg adil para marta (besar laksana
kekuasaan dewa, pemeliharaan hukum dan penguasa dunia, meluap budi
luhur mulianya, dan bersikap adil terhadap sesama), maka HB IX dengan
wawasan barunya menunjukkan bahwa raja bukan lagi gung binathara,
melainkan demokratis. Raja berprinsip kedaulatan rakyat tetapi
tetap berbudi bawa leksana.
Di samping itu HB IX juga memiliki paham kebangsaan yang tinggi.
Dalam pidato penobatannya sebagai Sri Sultan HB IX ada dua hal
penting yang menunjukkan sikap tersebut. Pertama, adalah kalimat
yang berbunyi: “Walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat
yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah
orang Jawa.” Kedua, adalah ucapannya yang berisi janji
perjuangan: “Izinkanlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan
berjanji, semoga saya dapat bekerja untuk memuhi kepentingan nusa
dan bangsa, sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya.”
Wawasan kebangsaan HB IX juga terlihat dari sikap tegasnya yang
mendukung Republik Indonesia dengan sangat konsekuen. Segera
setelah Proklamasi RI ia mengirimkan amanat kepada Presiden RI
yang menyataak keinginan kerajaan Yogyakarta untuk mendukung
pemerintahan RI. Ketika Jakarta sebagai ibukota RI mengalami
situasi gawat, HB IX tidak keberatan ibukota RI dipindahkan ke
Yogyakarta. Begitu juga ketika ibukota RI diduduki musuh, ia bukan saja
tidak mau menerima bujukan Belanda untuk berpihak pada mereka,
namun juga mengambil inisatif yang sebenarnya dapat membahayakan
dirinya, termasuk mengijinkan para gerilyawan bersembunyi di
kompleks keraton pada serangan oemoem 1 Maret 1949. Jelaslah
bahwa ia seorang raja yang republiken. Setelah bergabung dengan
RI, HB IX terjun dalam dunia politik nasional.
Penggagas Serangan Oemoem
Berdasarkan dokumen-dokumen asli yang kini dimiliki Arsip Nasional RI
semakin jelas, penggagas Serangan Oemoem (SO) 1 Maret 1949 adalah
mendiang Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Sebuah dokumen hasil
wawancara mendiang Raja Yogyakarta itu dengan Radio BBC London
tahun 1980-an secara jelas mengatakan hal itu. Dari wawancara itu
juga terungkap, peran mantan Presiden Soeharto yang ketika itu
masih berpangkat Letnan Kolonel hanya sebatas sebagai pelaksana
saja.
“Yang pasti, penggagas Serangan Oemoem itu adalah mendiang Sri Sultan
Hamengku Buwono IX dan bukan Pak Harto seperti selama ini diyakini
pemerintah Orde Baru,” kata Kepala Arsip Nasional RI Dr Muhklis
Paeni, dalam konferensi pers di gedung Arsip Nasional RI Jakarta,
Jumat (10/3) petang.
Menurut Muhklis, gagasan mendiang Sri Sultan Hamengku Buwono IX mau
mengadakan SO 1 Maret 1949 itu karena dilatarbelakangi oleh
kepentingan nasional yakni menunjukkan kepada dunia internasional
bahwa “denyut nadi” Republik Indonesia masih hidup. Ide itu,
jelas Muhklis, lalu didiskusikan dengan Panglima Besar Jenderal
Sudirman dan akhirnya disetujui. Atas saran Jenderal Sudirman,
Sri Sultan lalu menghubungi Letkol Soeharto soal ide itu dan
membicarakan pengoperasiannya.
Sejarah Mudah Berbaur Dongeng
Penulisan sejarah cenderung memilih kejadian yang dramatis dengan
menampilkan pelaku sejarah yang serba heroik. Maka, sejarah seringkali
mudah berbaur dengan dongeng, di mana seorang tokoh dimitoskan
layaknya wong agung. Hal tersebut diungkapkan oleh Sultan
Hamengku Buwono (HB) X dalam sambutannya pada peresmian Tetenger
(tanda) Pelurusan Sejarah Serangan Oemoem (SO) 1 Maret 1949 di
kompleks Keraton Yogyakarta, Kamis (29/6/02).
Sultan HB X menyatakan, seorang pelaku sejarah atau tokoh sejarah
yang memberikan keterangan dengan mendistorsikan peristiwanya
tidak hanya merusak nama baiknya sendiri, tetapi hakikatnya juga
merusak bangsa. Sebab, apa yang ditulis berdasarkan keterangannya
itu akan memberikan nuansa tertentu dalam proses pemahaman
terhadap jati diri bangsa.
Sumbangan masyarakat
Tetenger Pelurusan Sejarah SO 1 Maret itu terbuat dari batu besar
seberat 8,4 ton diambil dari lereng Merapi, yang disangga oleh
bangunan patma dari cor beton. Di batu itu terdapat tulisan
Tetenger Pelurusan Sejarah Serangan Oemum 1 Maret 1949. Di kaki
penyangga juga terdapat tulisan Pertemuan Sultan HB IX dengan
Komandan Werkhreise (WK) III, dengan penunjuk arah panah ke
selatan. Artinya, di sebuah ruangan kompleks Keraton Yogyakarta
yang terletak di sebelah selatan tetenger itu menjadi tempat
pertemuan HB IX dengan Komandan WK III. Komandan WK III yang
dimaksudkan itu adalah Letkol Soeharto (mantan Presiden).
Letak tetenger ini di sebuah taman luar keraton yang disebut Keben,
atau berjarak sekitar 200 meter dari Monumen SO 1 Maret yang
terletak di depan Istana Presiden Gedung Agung yang dibangun pada
masa pemerintahan Orde Baru. Dana tetenger yang digarap oleh
seniman patung kenamaan Yogyakarta Edhi Sunarso ini didanai dari
masyarakat lewat dompet yang dibuka oleh Harian Kedaulatan
Rakyat, Bernas dan Radar Yogya.
Makna tetenger pelurusan sejarah SO 1 Maret ini, sebagaimana
diungkapkan oleh Ketua Panitia Marsoedi (pelaku sejarah), bahwa
penggagas ide SO 1 Maret 1949 bukan Letkol Soeharto sebagaimana
tertulis dalam sejarah yang ada saat ini, tetapi HB IX. Sedang
pelaksanaan operasi lapangan adalah pasukan WK III yang
dikomandani oleh Letkol Soeharto.
Penting
Dalam sambutannya HB X menyatakan, iklim reformasi ditandai suasana
keterbukaan sikap kritis terhadap penulisan berbagai peristiwa dalam
sejarah modern Indonesia. Dalam hubungan itu, keterangan saksi
sejarah untuk pelurusan suatu peristiwa sejarah mendapatkan
momentum yang tepat, karena sesungguhnya penulisan sejarah
bukanlah persoalan kecil.
“Historiografi harus bisa menempatkan visi yang didukung oleh
verifikasi, untuk mendudukkan secara proporsional peran pelaku
sejarah dalam kaitan peristiwa sejarah,” tegas HB X.
Menyinggung sejarah SO 1 Maret 1949, HB X menyatakan, pada tanggal
itu sekitar pukul 06.00 pasukan TNI menyerang Yogyakarta yang
diduduki Belanda sejak 19 Maret 1948. Pasukan TNI mampu bertahan
selama enam jam di Yogyakarta. Berdasarkan peristiwa sejarah ini,
di tahun 1950-an Usmar Ismail memproduksi film semidokumenter
yang diberi judul Enam Jam di Yogya. Sementara setelah itu
diproduksi peristiwa yang sama dengan nuansa yang berbeda dengan
judul Janur Kuning.
Meskipun situasi telah berubah dengan munculnya Tetenger SO 1 Maret
1949, bagaimanapun tak bisa dipungkiri peranan Letnan Kolonel
Soeharto waktu itu tetap penting dan patut dicatat dalam sejarah.
Tidak mudah dalam kondisi yang serba terbatas, dengan alat
komunikasi yang primitif, merencanakan dan melancarkan suatu
serangan terkoordinasi dengan melibatkan paling sedikit 2.000
prajurit.
Namun, lanjut HB X, SO 1 Maret 1949 yang dimaksudkan sebagai persitiwa
politik-militer dengan dampak internasional -meskipun pimpinan
negara ditawan di Pulau Bangka- pasti telah melibatkan
tokoh-tokoh lain, bukan seorang Soeharto sendiri.
————————————————————————————————
Abdul Muis (1883–1959)
Melawan Belanda dengan Pena

Abdul Muis
Perlawanan terhadap penjajahan Belanda dilakukannya tanpa
putus-putus dengan berbagai cara. Dengan ‘pena’-nya yang tajam,
partai politik, komite perlawanan orang pribumi, bahkan
memimpin mogok kerja. Sebagai seorang wartawan, tulisan Abdul Muis
merupakan tulisan perlawanan terhadap Belanda.
Begitu juga sebagai Pengurus Besar Sarekat Islam, ia selalu
menanamkan semangat perlawanan kepada anggotanya. Ia juga
mendirikan Komite Bumiputera bersama tokoh-tokoh pergerakan
nasional lainnya sebagai perlawanan terhadap rencana Pemerintah
Belanda yang akan merayakan hari kemerdekaannya yang ke
seratus di Indonesia.
Tokoh yang menjadi utusan ke Negeri Belanda sebagai anggota
Komite Indie Weerbaar sehubungan dengan terjadinya Perang Dunia
pertama ini, juga merupakan tokoh di belakang cikal bakal berdirinya
Institut Teknologi Bandung (ITB). Pejuang yang juga terkenal
sebagai sastrawan ini, hingga Indonesia merdeka tetap melakukan
perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan mendirikan
Persatuan Perjuangan Priangan.
Sebelum terjun menekuni dunia kewartawanan, pria yang lahir
di Sungai Puar, Bukit Tinggi, 3 Juli 1883, ini sempat menjadi
pegawai negeri. Pekerjaan itu ia geluti beberapa waktu saja setelah
memutuskan untuk tidak meneruskan sekolahnya di STOVIA (Sekolah
dokter). Namanya mulai dikenal oleh masyarakat ketika
karangannya yang banyak dimuat di harian de Express selalu
mengecam tulisan orang-orang Belanda yang sangat menghina
bangsa Indonesia.
Untuk mengefektifkan perjuangannya, ia selanjutnya terjun
berpolitik praktis dengan menjadi anggota Sarekat Islam. Di
organisasi tersebut ia diangkat menjadi salah seorang anggota Pengurus
Besar. Kepada anggota sarekat, ia selalu menanamkan semangat
perjuangan melawan penjajahan Belanda. Bahkan ketika Kongres
Sarekat Islam diadakan pada tahun 1916, ia menganjurkan agar
Sarekat Islam (SI) bersiap-siap menempuh cara kekerasan
menghadapi Belanda jika cara lunak tidak berhasil.
Perlawanan tidak hanya ditujukannya kepada Pemerintahan
kolonial Belanda, tapi terhadap ajaran-ajaran yang tidak
disetujuinya. Seperti selama kesertaannya di Sarekat Islam, ia selalu
berjuang agar diadakan disiplin partai, yang intinya untuk
mengeluarkan anggota-anggota yang sudah dipengaruhi oleh paham
komunis.
Pada tahun 1913, ia bersama tokoh-tokoh pergerakan nasional
lainnya seperti Ki Hajar Dewantara, mendirikan Komite
Bumiputera. Komite ini dibentuk awalnya adalah untuk menentang rencana
Pemerintah Belanda mengadakan perayaan peringatan seratus tahun
bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Perancis. Rencana
Pemerintah Belanda tersebut memang sesuatu yang ironis. Di
negeri yang sedang di jajahnya, mereka hendak merayakan hari
kemerdekaannya secara besar-besaran. Itulah yang ditentang oleh
para tokoh pergerakan nasional tersebut. Namun oleh karena
perlawanan itu, ia akhirnya ditangkap oleh Pemerintah Belanda.
Ketika Perang Dunia I terjadi, bangsa ini pun siap sedia
mengatasi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi.
Untuk itu, pada tahun 1917, Abdul Muis diutus ke Negeri Belanda sebagai
anggota Komite Indie Weerbaar guna membicarakan masalah
pertahanan bagi bangsa Indonesia.
Selain itu, ia juga berusaha mempengaruhi tokoh-tokoh bangsa
Belanda agar mendirikan sekolah teknik di Indonesia. Usahanya
tersebut beberapa tahun kemudian membuahkan hasil. Oleh Belanda
didirikanlah Technische Hooge School di Bandung yang dikemudian hari
berganti nama menjadi Institut Teknologi Bandung (ITB) sekarang.
Abdul Muis terkenal sebagai orang yang selalu membela
kepentingan rakyat kecil. Ia sering berkunjung ke daerah-daerah
untuk membela rakyat kecil tersebut sambil membangkitkan semangat para
pemuda agar semakin giat berjuang untuk kemerdekaan bangsa dan
tanah air Indonesia.
Melawan Belanda sepertinya ia tidak kehabisan ide, berbagai
cara perlawanan pernah dilakukannya termasuk mengajak kaum
buruh untuk melakukan mogok. Seperti yang dilakukannya pada tahun 1922,
ia memimpin pemogokan kaum buruh di daerah Yogyakarta. Karena
tindakannya itu, ia kembali ditangkap oleh Pemerintah Belanda
dan mengasingkannya ke Garut, Jawa Barat.
Di samping terkenal sebagai pejuang kemerdekaan, ia juga
terkenal sebagai seorang sastrawan Indonesia. Karya sastra yang
berjudul “Salah Asuhan” yang sangat terkenal itu merupakan salah satu
dari karyanya.
Sang Pahlawan Pergerakan Nasional dan Sastrawan yang hingga
kemerdekaan ini tetap tinggal di Jawa Barat berprinsip bahwa
perjuangan tidak pernah berhenti. Setelah kemerdekaan ia mendirikan
Persatuan Perjuangan Priangan, suatu persatuan perjuangan
mempertahankan kemerdekaan. Pada tanggal 17 Juni 1959, pahlawan
ini meninggal di Bandung dan dimakamkan di sana juga.
————————————————————————————————
Jenderal Anumerta Achmad Yani (1922-1965)
Jenderal Anti Komunis

Jenderal Anumerta Achmad Yani
Jenderal Achmad Yani terkenal sebagai seorang tentara yang
selalu berseberangan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Ketika
menjabat Menteri/Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad) atau yang
sekarang menjadi Kepala Staf Angkatan Darat sejak tahun 1962,
ia menolak keinginan PKI untuk membentuk Angkatan Kelima yang
terdiri dari buruh dan tani.
Karenanya, dengan fitnah bahwa sejumlah TNI AD telah bekerja
sama dengan sebuah negara asing untuk menjatuhkan Presiden Soekarno,
PKI lewat Gerakan Tiga Puluh September (G 30/S) menjadikan
dirinya salah satu target yang akan diculik dan dibunuh di
antara tujuh petinggi TNI AD lainnya.
Peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 dinihari itu
akhirnya menewaskan enam dari tujuh Perwira Tinggi Angkatan
Darat yang sebelumnya direncanakan PKI. Lubang Buaya, lokasi
dimana sumur tempat menyembunyikan jenazah para Pahlwawan
Revolusi itu berada menjadi saksi bisu atas kekejaman komunis
tersebut.
Jenderal yang sangat dekat dengan Presiden Soekarno, ini merupakan
salah satu tangan kanan dan kepercayaan Sang Proklamator. Ia
sangat cinta dan setia terhadap Bung Karno. Karena kecintaan
dan kesetiaannya, ia bahkan pernah mengatakan, “Siapa yang
berani menginjak bayang-bayang Bung Karno, harus terlebih
dahulu melangkahi mayat saya.” Bahkan ada isu terdengar, bahwa
Achmad Yani telah dipersiapkan oleh Bung Karno sebagai calon
penggantinya sebagai presiden. Namun dirinya begitu dekat dengan
Presiden Pertama RI itu, Achmad Yani tidak setuju dengan konsep
Nasakom dari Soekarno. Isu dan prinsipnya itu akhirnya membuat
PKI semakin benci terhadap dirinya.
Achmad Yani yang lahir di Jenar, Purworejo pada tanggal 19 Juni 1922,
ini adalah putra dari Sarjo bin Suharyo (ayah) dan Murtini
(ibu). Pendidikan formal diawalinya di HIS (setingkat Sekolah
Dasar) Bogor, yang diselesaikannya pada tahun 1935. Kemudian ia
melanjutkan sekolahnya ke MULO (setingkat Sekolah Menegah
Pertama) kelas B Afd. Bogor. Dari sana ia tamat pada tahun
1938, selanjutnya ia masuk ke AMS (setingkat Sekolah Menengah
Umum) bagian B Afd. Jakarta. Sekolah ini dijalaninya hanya
sampai kelas dua, sehubungan dengan adanya milisi yang diumumkan
oleh Pemerintah Hindia Belanda.
Ia kemudian mengikuti pendidikan militer pada Dinas Topografi Militer
di Malang dan secara lebih intensif lagi di Bogor. Dari sana
ia mengawali karier militernya dengan pangkat Sersan. Kemudian
setelah tahun 1942 yakni setelah pendudukan Jepang di
Indonesia, ia juga mengikuti pendidikan Heiho di Magelang dan
selanjutnya masuk tentara Pembela Tanah Air (PETA) di Bogor.
Berbagai prestasi pernah diraihnya pada masa perang kemerdekaan,
antara lain berhasil melucuti senjata Jepang di Magelang.
Setelah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) terbentuk, dirinya
diangkat menjadi Komandan TKR Purwokerto. Selanjutnya karier
militernya pun semakin cepat menanjak.
Prestasi lain diraihnya ketika Agresi Militer Pertama Belanda
terjadi. Pasukannya yang beroperasi di daerah Pingit berhasil
menahan serangan Belanda di daerah tersebut. Maka saat Agresi
Militer Kedua Belanda terjadi, ia dipercayakan memegang jabatan
sebagai Komandan Wehrkreise II yang meliputi daerah pertahanan
Kedu.
Setelah Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan, ia diserahi tugas
untuk menghancurkan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam
Indonesia) yang mengacau di daerah Jawa Tengah. Ketika itu
dibentuklah pasukan Banteng Raiders yang diberi latihan khusus.
Alhasil, pasukan DI/TII pun berhasil ditumpasnya.
Seusai penumpasan DI/TII tersebut, ia ditarik ke Staf Angkatan Darat.
Pada tahun 1955, ia disekolahkan pada Command and General
Staff College di Fort Leaven Worth, Kansas, USA selama sembilan
bulan. Dan pada tahun 1956, ia juga mengikuti pendidikan
selama dua bulan pada Spesial Warfare Course di Inggris.
Pada tahun 1958 saat pemberontakan PRRI terjadi di Sumatera Barat,
Achmad Yani yang masih berpangkat Kolonel diangkat menjadi
Komandan Komando Operasi 17 Agustus, untuk memimpin penumpasan
pemberontakan PRRI tersebut. Ia juga berhasil menumpas
pemberontakan tersebut. Sejak itu namanya pun semakin
cemerlang. Hingga pada tahun 1962, ia yang waktu itu berpangkat
Letnan Jenderal diangkat menjadi Men/Pangad menggantikan
Jenderal A.H. Nasution yang naik jabatan menjadi Menteri Koordinator
Pertahanan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata (Menko
Hankam/Kasab).
Saat menjabat Men/Pangad itulah kejadian naas terjadi. Jenderal yang
terkenal sangat anti pada ajaran komunis itu pada tanggal 1
Oktober 1965 pukul 4:35 WIB, di kala subuh, diculik dan
ditembak oleh PKI di depan kamar tidurnya hingga gugur. Dalam
pencarian yang dipimpin oleh Soeharto (mantan Presiden RI) yang
ketika itu masih menjabat sebagai Pangkostrad, jenazahnya
ditemukan di Lubang Buaya terkubur di salah satu sumur tua
bersama enam jenazah lainnya. Jenazah Achmad Yani dimakamkan di Taman
Makam Pahlawan, ia gugur sebagai Pahlawan Revolusi. Pangkatnya
yang sebelumnya Letnan Jenderal dinaikkan satu tingkat sebagai
penghargaan menjadi Jenderal.
Dia gugur karena mempertahankan kesucian Dasar dan Falsafah Negara,
Pancasila, yang coba hendak diselewengkan komunis. Untuk
menghormati jasa para pahlawan tersebut, maka di Lubang Buaya,
dekat sumur tua tempat jenazah ditemukan, dibangun tugu dengan
latar belakang patung ketujuh pahlawan Revolusi yakni enam
Perwira Tinggi: Jend. TNI Anumerta Achmad Yani, Letjen. TNI
Anumerta Suprapto, Letjen. TNI Anumerta S.Parman, Letjen. TNI
Anumerta M.T. Haryono, Mayjen. TNI Anumerta D.I. Panjaitan,
Mayjen. TNI Anumerta Sutoyo S, dan ditambah satu Perwira
Pertama Kapten CZI TNI Anumerta Pierre Tendean. Tugu tersebut dinamai
Tugu Kesaktian Pancasila.
Peristiwa 1 Oktober 1965 tersebut kemudian telah melahirkan suatu
orde dalam sejarah pasca kemerdekaan republik ini. Orde yang
kemudian lebih dikenal dengan Orde Baru itu menetapkan tanggal 1
Oktober setiap tahunnya sebagai hari Kesaktian Pancasila
sekaligus sebagai hari libur nasional. Penetapan itu didasari
oleh peristiwa yang terjadi pada hari dan bulan itu, dimana
telah terjadi suatu usaha perongrongan Pancasila, namun
berhasil digagalkan.
Belakangan setelah orde baru jatuh dan digantikan oleh orde yang
disebut Orde Reformasi, peringatan hari Kesaktian Pancasila ini
sepertinya mulai dilupakan. Terbukti tanggal 1 Oktober
tersebut tidak lagi ditetapkan sebagai hari libur nasional
sebagaimana sebelumnya.
Dalam pidato Bung Karno yang dikenal dengan “Jasmerah”, Bapak Bangsa
itu menyebut agar jangan sekali-kali melupakan sejarah. Lebih
tegas disebutkan, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang
mengingat dan menghargai sejarahnya. Hendaknya begitulah yang
terdapat pada bangsa ini, khususnya pada para pemimpinnya.
————————————————————————————————
Adam Malik
Si Kancil Pengubah Sejarah

Wakil Presiden RI 1978-1983
Ia merupakan personifikasi utuh dari kedekatan antara diplomasi dan
media massa. Jangan kaget, kalau pria otodidak yang secara formal
hanya tamatan SD (HIS) ini pernah menjadi Ketua Sidang Majelis
Umum PBB ke-26 di New York dan merupakan salah satu pendiri LKBN
Antara. Kemahirannya memadukan diplomasi dan media massa
menghantarkannya menimba berbagai pengalaman sebagai duta besar,
menteri, Ketua DPR hingga menjadi wakil presiden.
Sang wartawan, politisi, dan diplomat kawakan, putera bangsa berdarah
Batak bermarga Batubara, ini juga dikenal sebagai salah satu
pelaku dan pengubah sejarah yang berperan penting dalam proses
kemerdekaan Indonesia hingga proses pengisian kemerdekaan dalam
dua rezim pemerintahan Soekarno dan Soeharto.
Pria cerdik berpostur kecil yang dijuluki ”si kancil” ini dilahirkan
di Pematang Siantar, Sumatra Utara, 22 Juli 1917 dari pasangan
Haji Abdul Malik Batubara dan Salamah Lubis. Semenjak kecil ia
gemar menonton film koboi, membaca, dan fotografi. Setelah lulus
HIS, sang ayah menyuruhnya memimpin toko ‘Murah’, di seberang
bioskop Deli. Di sela-sela kesibukan barunya itu, ia banyak
membaca berbagai buku yang memperkaya pengetahuan dan wawasannya.
Ketika usianya masih belasan tahun, ia pernah ditahan polisi Dinas
Intel Politik di Sipirok 1934 dan dihukum dua bulan penjara
karena melanggar larangan berkumpul. Adam Malik pada usia 17
tahun telah menjadi ketua Partindo di Pematang Siantar (1934-
1935) untuk ikut aktif memperjuangkan kemerdekaan bangsanya.
Keinginannya untuk maju dan berbakti kepada bangsa mendorong Adam
Malik merantau ke Jakarta.
Pada usia 20 tahun, Adam Malik bersama dengan Soemanang, Sipahutar,
Armin Pane, Abdul Hakim, dan Pandu Kartawiguna, memelopori
berdirinya kantor berita Antara tahun 1937 berkantor di JI.
Pinangsia 38 Jakarta Kota. Dengan modal satu meja tulis tua, satu
mesin tulis tua, dan satu mesin roneo tua, mereka menyuplai
berita ke berbagai surat kabar nasional. Sebelumnya, ia sudah
sering menulis antara lain di koran Pelita Andalas dan Majalah
Partindo.
Di zaman Jepang, Adam Malik aktif bergerilya dalam gerakan pemuda
memperjuangkan kemerdekaan. Menjelang 17 Agustus 1945, bersama
Sukarni, Chaerul Saleh, dan Wikana, Adam Malik pernah melarikan
Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok untuk memaksa mereka
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Demi mendukung kepemimpinan Soekarno-Hatta, ia menggerakkan rakyat
berkumpul di lapangan Ikada, Jakarta. Mewakili kelompok pemuda,
Adam Malik sebagai pimpinan Komite Van Aksi, terpilih sebagai
Ketua III Komite Nasional Indonesia Pusat (1945-1947) yang
bertugas menyiapkan susunan pemerintahan. Selain itu, Adam Malik
adalah pendiri dan anggota Partai Rakyat, pendiri Partai Murba,
dan anggota parlemen.
Akhir tahun lima puluhan, atas penunjukan Soekarno, Adam Malik masuk
ke pemerintahan menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh
untuk Uni Soviet dan Polandia. Karena kemampuan diplomasinya,
Adam Malik kemudian menjadi ketua Delegasi RI dalam perundingan
Indonesia-Belanda, untuk penyerahan Irian Barat di tahun 1962.
Selesai perjuangan Irian Barat (Irian Jaya), Adam Malik memegang
jabatan Menko Pelaksana Ekonomi Terpimpin (1965). Pada masa
semakin menguatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia, Adam
bersama Roeslan Abdulgani dan Jenderal Nasution dianggap sebagai
musuh PKI dan dicap sebagai trio sayap kanan yang kontra-revolusi.
Ketika terjadi pergantian rezim pemerintahan Orde Lama, posisi Adam
Malik yang berseberangan dengan kelompok kiri justru malah
menguntungkannya. Tahun 1966, Adam disebut-sebut dalam trio baru
Soeharto-Sultan-Malik. Pada tahun yang sama, lewat televisi, ia
menyatakan keluar dari Partai Murba karena pendirian Partai
Murba, yang menentang masuknya modal asing. Empat tahun kemudian,
ia bergabung dengan Golkar. Sejak 1966 sampai 1977 ia menjabat
sebagai Wakil Perdana Menteri II / Menlu ad Interim dan Menlu RI.
Sebagai Menlu dalam pemerintahan Orde Baru, Adam Malik berperanan
penting dalam berbagai perundingan dengan negara-negara lain
termasuk rescheduling utang Indonesia peninggalan Orde Lama.
Bersama Menlu negara-negara ASEAN, Adam Malik memelopori
terbentuknya ASEAN tahun 1967. Ia bahkan dipercaya menjadi Ketua
Sidang Majelis Umum PBB ke-26 di New York. Ia orang Asia kedua
yang pernah memimpin sidang lembaga tertinggi badan dunia itu. Tahun
1977, ia terpilih menjadi Ketua DPR/MPR. Kemudian tiga bulan
berikutnya, dalam Sidang Umum MPR Maret 1978 terpilih menjadi
Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-3 menggantikan Sri
Sultan Hamengku Buwono IX yang secara tiba-tiba menyatakan tidak
bersedia dicalonkan lagi.
Beberapa tahun setelah menjabat wakil presiden, ia merasa kurang
dapat berperan banyak. Maklum, ia seorang yang terbiasa lincah
dan aktif tiba-tiba hanya berperan sesekali meresmikan proyek dan
membuka seminar. Kemudian dalam beberapa kesempatan ia
mengungkapkan kegalauan hatinya tentang feodalisme yang dianut
pemimpin nasional. Ia menganalogikannya seperti tuan-tuan kebon.
Sebagai seorang diplomat, wartawan bahkan birokrat, ia seing
mengatakan ‘semua bisa diatur”. Sebagai diplomat ia memang
dikenal selalu mempunyai 1001 jawaban atas segala macam
pertanyaan dan permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Tapi
perkataan ‘semua bisa diatur’ itu juga sekaligus sebagai lontaran
kritik bahwa di negara ini ‘semua bisa di atur’ dengan uang.
Setelah mengabdikan diri demi bangsa dan negaranya, H.Adam Malik
meninggal di Bandung pada 5 September 1984 karena kanker lever.
Kemudian, isteri dan anak-anaknya mengabadikan namanya dengan
mendirikan Museum Adam Malik. Pemerintah juga memberikan berbagai
tanda kehormatan.
————————————————————————————————
Cipto Mangunkusumo (1886-1943)
Dokter Pendiri Indische Partij

Cipto Mangunkusumo (1886-1943)
Dokter Cipto Mangunkusumo adalah seorang dokter profesional
yang lebih dikenal sebagai tokoh pejuang kemerdekaan nasional. Dia
merupakan salah seorang pendiri Indische Partij, organisasi partai
partai pertama yang berjuang untuk mencapai Indonesia merdeka
dan turut aktif di Komite Bumiputera.
Di samping itu, selain aktif di Komite Bumiputera, ia juga banyak
melakukan perjuangan melalui tulisan-tulisan yang nadanya selalu
mengkritik pemerintahan Belanda di Indonesia. Beberapa
perkumpulan yang ditujukan untuk membangkitkan nasionalisme
rakyat juga pernah didirikan dan dibinanya. Kegiatannya yang
selalu berseberangan dengan Belanda tersebut membuat dirinya
sering dibuang dan ditahan ke berbagai pelosok negeri bahkan ke
negeri Belanda sendiri.
Awal perjuangan Cipto Mangunkusumo, pria kelahiran Pecangakan,
Ambarawa tahun 1886, ini dimulai sejak dia kerap menulis
karangan-karangan yang menceritakan tentang berbagai
penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Karangan-karangan
yang dimuat harian De Express itu oleh pemerintahan Belanda
dianggap sebagai usaha untuk menanamkan rasa kebencian pembaca
terhadap Belanda.
Ketika aktif menulis di De Express tersebut, sebenarnya dia sudah
bekerja sebagai dokter pemerintah, dalam hal ini pemerintahan
Belanda. Pekerjaan itu dia dapatkan setelah memperoleh ijazah
STOVIA (Sekolah Dokter) di Jakarta. Saat itu dia ditugaskan di
Demak. Dan dari sanalah dia menulis karangan-karangan yang
nafasnya mengkritik penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat
tulisan tersebut, dia diberhentikan dari pekerjaannya sebagai
dokter pemerintah.
Tidak bekerja sebagai dokter pemerintah yang diupah oleh pemerintahan
Belanda, membuat dr. Cipto semakin intens melakukan
perjuangan. Pada tahun 1912, dia bersama Douwes Dekker dan
Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) mendirikan Indische
Partij, sebuah partai politik yang merupakan partai pertama
yang berjuang untuk mencapai Indonesia merdeka.
Ketika peringatan seratus tahun bebasnya negeri Belanda dari
penjajahan Perancis, pemeritah kolonial Belanda di Indonesia
berencana merayakannya secara besar-besaran (di Indonesia).
Para pejuang kemerdekaan merasa tersinggung dengan rencana tersebut.
Belanda dianggap tidaklah pantas merayakan kemerdekaannya
secara menyolok di negara jajahan seperti Indonesia saat itu.
Dokter Cipto Mangunkusumo bersama para pejuang lainnya
membentuk Komite Bumiputera khusus memprotes maksud pemerintah
Belanda tersebut. Namun akibat kegiatannya di Komite Bumiputera
tersebut, pada tahun 1913, dia dibuang ke negeri Belanda. Tapi
belum sampai setahun, dia sudah dikembalikan lagi ke Indonesia
karena serangan penyakit asma yang dideritanya.
Sekembalinya dari negeri Belanda, dr. Cipto melakukan perjuangan
melalui Volksraad. Di sana dia terus melakukan kritik terhadap
pemerintah Belanda dan sebaliknya selalu membela kepentingan
rakyat. Karena kegiatannya di Volksraad tersebut, dia kembali
mendapat hukuman dari pemerintah Belanda. Ia dipaksa oleh
Belanda meninggalkan Solo, kota dimana dia tinggal waktu itu.
Padahal saat itu, ia sedang membuka praktik dokter dan sedang
giat mengembangkan “Kartini Club” di kota itu.
Dari Solo ia selanjutnya tinggal di Bandung sebagai tahanan kota.
Walaupun berstatus tahanan kota, yang berarti bahwa dirinya tidak
diperbolehkan keluar dari kota Bandung tanpa persetujuan dari
pemerintah Belanda, namun perjuangannya tidak menjadi surut.
Dengan berbagai cara dirinya selalu menemukan bentuk kegiatan untuk
melanjutkan pergerakan seperti menjadikan rumahnya menjadi
tempat berkumpul, berdiskusi dan berdebat para tokoh pergerakan
nasional di antaranya seperti Ir. Soekarno
(Proklamator/Presiden pertama RI). Kegiatan-kegiatannya selama
di Bandung terutama usaha mengumpulkan para tokoh pergerakan
nasional di rumahnya akhirnya terbongkar. Dia kembali mendapat
sanksi dari pemerintah Belanda. Pada tahun 1927, dari Bandung
dia dibuang ke Banda Neira.
Di Banda Neira, dr. Cipto mendekam/terbuang sebagai tahanan selama
tiga belas tahun. Dari Banda Naire dia dipindahkan ke
Ujungpandang. Dan tidak lama kemudian dipindahkan lagi ke
Sukabumi, Jawa Barat. Namun karena penyakit asmanya semakin
parah, sementara udara Sukabumi tidak cocok untuk penderita
penyakit tersebut, dia dipindahkan lagi ke Jakarta. Jakarta
merupakan kota terakhirnya hingga akhir hidupnya. Dr. Cipto
Mangunkusumo meninggal di Jakarta, 8 Maret 1943, dan dimakamkan di Watu
Ceper, Ambarawa.
Sebagai seorang dokter, dr. Cipto pernah memperoleh prestasi gemilang
ketika berhasil membasmi wabah pes yang berjangkit di daerah
Malang. Pes merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh
basil yang ditularkan oleh tikus. Karena sifatnya yang menular
tersebut maka banyak dokter Belanda yang tidak bersedia
ditugaskan untuk membasmi wabah tersebut.
Kegemilangannya membasmi wabah tersebut membuat namanya kesohor.
Bahkan pemerintah Belanda yang sebelumnya telah memecatnya dari
pekerjaannya sebagai dokter pemerintah malah menganugerahkan
penghargaan Bintang Orde van Oranye Nassau kepadanya. Namun
penghargaan dari Belanda tersebut tidak membuatnya bangga.
Penghargaan tersebut malah dikembalikannya pada pemerintah
Belanda.
Atas jasa dan pengorbanannya sebagai pejuang pembela bangsa, oleh
negara namanya dinobatkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional
yang disahkan dengan SK Presiden RI No.109 Tahun 1964, Tanggal
2 Mei 1964 dan namanya pun diabadikan sebagai nama Rumah Sakit
Umum Pusat di Jakarta.
————————————————————————————————-
|
Raden Ajeng Kartini (1879-1904)
Pejuang Kemajuan Wanita
|

Raden Ajeng Kartini (1879-1904)
Door Duistermis tox Licht, Habis Gelap Terbitlah Terang,
itulah judul buku dari kumpulan surat-surat Raden Ajeng Kartini yang
terkenal. Surat-surat yang dituliskan kepada sahabat-sahabatnya di
negeri Belanda itu kemudian menjadi bukti betapa besarnya keinginan dari
seorang Kartini untuk melepaskan kaumnya dari diskriminasi yang
sudah membudaya pada zamannya.
Buku itu menjadi pedorong semangat para wanita Indonesia dalam
memperjuangkan hak-haknya. Perjuangan Kartini tidaklah hanya tertulis di
atas kertas tapi dibuktikan dengan mendirikan sekolah gratis untuk
anak gadis di Jepara dan Rembang.
Upaya dari puteri seorang Bupati Jepara ini telah membuka penglihatan
kaumnya di berbagai daerah lainnya. Sejak itu sekolah-sekolah wanita
lahir dan bertumbuh di berbagai pelosok negeri. Wanita Indonesia pun
telah lahir menjadi manusia seutuhnya.
Di era Kartini, akhir abad 19 sampai awal abad 20, wanita-wanita
negeri ini belum memperoleh kebebasan dalam berbagai hal. Mereka
belum diijinkan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi seperti pria
bahkan belum diijinkan menentukan jodoh/suami sendiri, dan lain
sebagainya.
Kartini yang merasa tidak bebas menentukan pilihan bahkan merasa
tidak mempunyai pilihan sama sekali karena dilahirkan sebagai seorang
wanita, juga selalu diperlakukan beda dengan saudara maupun
teman-temannya yang pria, serta perasaan iri dengan kebebasan
wanita-wanita Belanda, akhirnya menumbuhkan keinginan dan tekad di
hatinya untuk mengubah kebiasan kurang baik itu.
Pada saat itu, Raden Ajeng Kartini yang lahir di Jepara, Jawa Tengah
pada tanggal 21 April 1879, ini sebenarnya sangat menginginkan bisa
memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, namun sebagaimana kebiasaan
saat itu dia pun tidak diizinkan oleh orang tuanya.
Dia hanya sempat memperoleh pendidikan sampai E.L.S. (Europese Lagere
School) atau tingkat sekolah dasar. Setamat E.L.S, Kartini pun
dipingit sebagaimana kebiasaan atau adat-istiadat yang berlaku di
tempat kelahirannya dimana setelah seorang wanita menamatkan sekolah
di tingkat sekolah dasar, gadis tersebut harus menjalani masa
pingitan sampai tiba saatnya untuk menikah.
Merasakan hambatan demikian, Kartini remaja yang banyak bergaul
dengan orang-orang terpelajar serta gemar membaca buku khususnya
buku-buku mengenai kemajuan wanita seperti karya-karya Multatuli “Max
Havelaar” dan karya tokoh-tokoh pejuang wanita di Eropa, mulai
menyadari betapa tertinggalnya wanita sebangsanya bila dibandingkan
dengan wanita bangsa lain terutama wanita Eropa.
Dia merasakan sendiri bagaimana ia hanya diperbolehkan sekolah sampai
tingkat sekolah dasar saja padahal dirinya adalah anak seorang
Bupati. Hatinya merasa sedih melihat kaumnya dari anak keluarga biasa
yang tidak pernah disekolahkan sama sekali.
Sejak saat itu, dia pun berkeinginan dan bertekad untuk memajukan
wanita bangsanya, Indonesia. Dan langkah untuk memajukan itu
menurutnya bisa dicapai melalui pendidikan. Untuk merealisasikan
cita-citanya itu, dia mengawalinya dengan mendirikan sekolah untuk
anak gadis di daerah kelahirannya, Jepara. Di sekolah tersebut
diajarkan pelajaran menjahit, menyulam, memasak, dan sebagainya.
Semuanya itu diberikannya tanpa memungut bayaran alias cuma-cuma.
Bahkan demi cita-cita mulianya itu, dia sendiri berencana mengikuti
Sekolah Guru di Negeri Belanda dengan maksud agar dirinya bisa menjadi
seorang pendidik yang lebih baik. Beasiswa dari Pemerintah Belanda
pun telah berhasil diperolehnya, namun keinginan tersebut kembali
tidak tercapai karena larangan orangtuanya. Guna mencegah
kepergiannya tersebut, orangtuanya pun memaksanya menikah pada saat
itu dengan Raden Adipati Joyodiningrat, seorang Bupati di Rembang.
Berbagai rintangan tidak menyurutkan semangatnya, bahkan pernikahan
sekalipun. Setelah menikah, dia masih mendirikan sekolah di Rembang di
samping sekolah di Jepara yang sudah didirikannya sebelum menikah.
Apa yang dilakukannya dengan sekolah itu kemudian diikuti oleh
wanita-wanita lainnya dengan mendirikan ‘Sekolah Kartini’ di tempat
masing-masing seperti di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang,
Madiun, dan Cirebon.
Sepanjang hidupnya, Kartini sangat senang berteman. Dia mempunyai
banyak teman baik di dalam negeri maupun di Eropa khususnya dari
negeri Belanda, bangsa yang sedang menjajah Indonesia saat itu.
Kepada para sahabatnya, dia sering mencurahkan isi hatinya tentang
keinginannya memajukan wanita negerinya. Kepada teman-temannya yang
orang Belanda dia sering menulis surat yang mengungkapkan
cita-citanya tersebut, tentang adanya persamaan hak kaum wanita dan
pria.
Setelah meninggalnya Kartini, surat-surat tersebut kemudian
dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku yang dalam bahasa
Belanda berjudul Door Duisternis tot Licht (Habis Gelap Terbitlah
Terang). Apa yang terdapat dalam buku itu sangat berpengaruh besar
dalam mendorong kemajuan wanita Indonesia karena isi tulisan tersebut
telah menjadi sumber motivasi perjuangan bagi kaum wanita Indonesia
di kemudian hari.
Apa yang sudah dilakukan RA Kartini sangatlah besar pengaruhnya
kepada kebangkitan bangsa ini. Mungkin akan lebih besar dan lebih
banyak lagi yang akan dilakukannya seandainya Allah memberikan usia
yang panjang kepadanya. Namun Allah menghendaki lain, ia meninggal
dunia di usia muda, usia 25 tahun, yakni pada tanggal 17 September
1904, ketika melahirkan putra pertamanya.
Mengingat besarnya jasa Kartini pada bangsa ini maka atas nama
negara, pemerintahan Presiden Soekarno, Presiden Pertama Republik
Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.108
Tahun 1964, tanggal 2 Mei 1964 yang menetapkan Kartini sebagai
Pahlawan Kemerdekaan Nasional sekaligus menetapkan hari lahir
Kartini, tanggal 21 April, untuk diperingati setiap tahun sebagai
hari besar yang kemudian dikenal sebagai Hari Kartini.
Belakangan ini, penetapan tanggal kelahiran Kartini sebagai hari
besar agak diperdebatkan. Dengan berbagai argumentasi, masing-masing
pihak memberikan pendapat masing-masing. Masyarakat yang tidak begitu
menyetujui, ada yang hanya tidak merayakan Hari Kartini namun
merayakannya sekaligus dengan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember.
Alasan mereka adalah agar tidak pilih kasih dengan pahlawan-pahlawan
wanita Indonesia lainnya. Namun yang lebih ekstrim mengatakan, masih
ada pahlawan wanita lain yang lebih hebat daripada RA Kartini.
Menurut mereka, wilayah perjuangan Kartini itu hanyalah di Jepara dan
Rembang saja, Kartini juga tidak pernah memanggul senjata melawan
penjajah. Dan berbagai alasan lainnya.
Sedangkan mereka yang pro malah mengatakan Kartini tidak hanya
seorang tokoh emansipasi wanita yang mengangkat derajat kaum wanita
Indonesia saja melainkan adalah tokoh nasional artinya, dengan ide
dan gagasan pembaruannya tersebut dia telah berjuang untuk
kepentingan bangsanya. Cara pikirnya sudah dalam skop nasional.
Sekalipun Sumpah Pemuda belum dicetuskan waktu itu, tapi
pikiran-pikirannya tidak terbatas pada daerah kelahiranya atau tanah
Jawa saja. Kartini sudah mencapai kedewasaan berpikir nasional sehingga
nasionalismenya sudah seperti yang dicetuskan oleh Sumpah Pemuda
1928.
Terlepas dari pro kontra tersebut, dalam sejarah bangsa ini kita
banyak mengenal nama-nama pahlawan wanita kita seperti Cut Nya’
Dhien, Cut Mutiah, Nyi. Ageng Serang, Dewi Sartika, Nyi Ahmad Dahlan,
Ny. Walandouw Maramis, Christina Martha Tiahohu, dan lainnya.
Mereka berjuang di daerah, pada waktu, dan dengan cara yang berbeda.
Ada yang berjuang di Aceh, Jawa, Maluku, Menado dan lainnya. Ada yang
berjuang pada zaman penjajahan Belanda, pada zaman penjajahan
Jepang, atau setelah kemerdekaan. Ada yang berjuang dengan mengangkat
senjata, ada yang melalui pendidikan, ada yang melalui organisasi
maupun cara lainnya. Mereka semua adalah pejuang-pejuang bangsa,
pahlawan-pahlawan bangsa yang patut kita hormati dan teladani.
Raden Ajeng Kartini sendiri adalah pahlawan yang mengambil tempat
tersendiri di hati kita dengan segala cita-cita, tekad, dan
perbuatannya. Ide-ide besarnya telah mampu menggerakkan dan mengilhami
perjuangan kaumnya dari kebodohan yang tidak disadari pada masa lalu.
Dengan keberanian dan pengorbanan yang tulus, dia mampu menggugah
kaumnya dari belenggu diskriminasi.
Bagi wanita sendiri, dengan upaya awalnya itu kini kaum wanita di
negeri ini telah menikmati apa yang disebut persamaan hak tersebut.
Perjuangan memang belum berakhir, di era globalisasi ini masih banyak
dirasakan penindasan dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan.
Itu semua adalah sisa-sisa dari kebiasaan lama yang oleh sebagian
orang baik oleh pria yang tidak rela melepaskan sifat otoriternya
maupun oleh sebagian wanita itu sendiri yang belum berani melawan
kebiasaan lama. Namun kesadaran telah lama ditanamkan kartini,
sekarang adalah masa pembinaan.